100 Hari Memerintah, Jokowi-Ma'ruf Berhasil Merancang Program Strategis
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan sosial kemasyarakatan John N Palinggi menilai, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berhasil membuat program strategis di seratus hari pertama. Pemerintah menggulirkan reformasi regulasi melalui omnibus law untuk sektor tenaga kerja dan perpajakan.
Pemerintahan Jokowi juga fokus menjalankan prinsip keberpihakan. Setiap anggaran yang dikeluarkan bagi pembangunan infrastruktur, harus mampu menyerap tenaga kerja. Konsep ini sebelumnya sukses mengantarkan Tiongkok menjadi negara maju.
"Jadi, saya salut sekaligus bangga bila mencermati langkah-langkah Presiden Jokowi selama 100 hari kepemimpinannya. Kekuatan kerja dan tataran konsep yang ada sepertinya naik hingga 300 persen, dibanding 100 hari kerja di periode pertama dulu," ujar John di Jakarta, Kamis (30/1).
Menurut Sekjen Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) ini, Jokowi juga terlihat fokus menjalankan revolusi mental. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga senantiasa mengingatkan para pejabat untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati.
"Ini negara demokrasi, tetapi seringkali produk-produk hukum yang dikeluarkan terkesan seperti negara diktator. Indikatornya, kemacetan di Jakarta yang tidak bisa diatasi. Makanya, mekanisme omnibus law itu penting, sehingga nantinya tidak ada lagi tumpang tindih aturan," ucapnya.
John juga melihat kesungguhan Presiden Jokowi berupaya mengingatkan agar oknum-oknum yang sebelumnya gemar korupsi, meninggalkan kebiasaan lama.
"Saya melihat presiden punya keinginan kuat agar orang-orang yang selama ini gemar korupsi, segera berhenti dan sadar diri. Itulah sebabnya birokrasi dan perizinan harus direformasi," katanya.
John kemudian mengajak masyarakat bersama-sama mendukung presiden, agar tugas berat membawa Indonesia lebih maju, dapat terwujud.
Pengamat politik dan sosial kemasyarakatan John N Palinggi menilai, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berhasil membuat program strategis di seratus hari pertama
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi