100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK, Ekonomi Rakyat kian Memburuk

jpnn.com - JAKARTA - 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kondisi kehidupan ekonomi dan sosial politik rakyat malah dirasa makin memburuk.

Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyatakan, kondisi tersebut terjadi lantaran ketidakpastian kebijakan ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok (sembako) bergejolak tidak terkendali.

Menurutnya, sejak awak penyusunan kabinet kerja sudah sangat terasa adanya praktik bagi-bagi jabatan. Mulai dari pengangkatan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran direksi perusahaan pelat merah Pertamina dan tim Reformasi Tata kelola Migas.

"Ada satu kata kunci dalam permasalahan Pemerintahan saat ini, yaitu pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru," kata Daeng di Jakarta, Rabu (28/1).

Seperti yang terjadi dalam sektor migas. Kata Daeng, saat ini sektor tersebut dipegang oleh kelompok tertentu. Mulai dari reformasi di jajaran direksi Pertamina hingga penunjukan Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba.

"Lalu kemarin ISC dikabarkan telah deal dengan sonangol dengan skema B to B untuk import minyak mentah, artinya tidak discount all market price,  Intinya sih sama saja kita impor, tapi pengimpornya yang berbeda, begitu juga tender crude oil yang kemaron dilaksanakan jauh dari transparansi yang selama ini di gemborkan, ada kebohongan publik disini " jelasnya. (ysa/rmo/jpnn)