1.000 KPS Bermasalah Ditahan

TARAKAN – Dari total kuota 6.605 Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Tarakan, diindikasikan ada 1.000 KPS yang tidak tepat sasaran atau datanya tidak valid serta sebab lainnya.

“Kendala kita saat ini, tidak hanya di Tarakan, tetapi di empat kabupaten lainnya yang penerimanya seharusnya dapat, tetapi tidak dapat, sebaliknya yang seharusnya tidak dapat dia dapat. Di Tarakan sendiri kurang lebih 1.000 KPS yang (tak terdistribusi, Red.),” ungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Distribusi BLSM Kantor Pos Tarakan, Irianto melalui anggotanya, Giri Andika Wijaksana, Jumat (12/7).

Saat ini jumlah KPS yang dianggap tidak tepat sasaran masih ditahan oleh pihak RT, mengingat KPS tidak bisa didistribusikan ke sembarang pihak. Harapannya tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. “Rencananya, penerima yang tidak sesuai akan ada penggantian kartu. Jadi nanti dikembalikan ke pusat, tentunya setelah diadakan musyawarah kelurahan, karena untuk data bukan tanggungjawab kita, kita hanya menyalurkan dan membayarkan KPS,” jelas Giri.

Pendataan warga penerima BLSM atau kompensasi lainnya dilakukan oleh pihak kelurahan dan ketua RT. “Makanya kemarin ketika rapat di Walikota, untuk yang tidak bermasalah segera kita salurkan, sementara yang KPS-nya bermasalah kita tahan dulu sampai data benar-benar selesai,” lanjutnya. “Artinya, kalau dari ketua RT dan kelurahan sudah memberikan rekomendasi siapa-siapa saja yang bisa menggantikan KPS yang bermasalah tersebut, maka Kantor Pos akan mengirimnya ke pusat data,” ujar Giri.