105 Daerah Belum Siapkan Anggaran Pengamanan Pilkada

jpnn.com, JAKARTA - Tahapan Pilkada serentak 2018 telah memasuki pendaftaran bakal calon kepala daerah yang dimulai sejak Senin (8/1) dan berakhir Rabu (10/1).

Namun, hingga kini ternyata masih ada daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pengamanan yang dikelola oleh kepolisian.

Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan, untuk pemilihan gubernur masih terdapat dua provinsi yang belum menandatangani NPHD PAM.

Sementara 15 provinsi lainnya sudah. Untuk pemilihan bupati/wali kota, baru 51 daerah yang menandatangani. Sementara 103 daerah lain belum.

"Untuk biaya penyelenggaraan pilkada yang dikelola KPU, 171 daerah sudah menandatangani NPHD. Demikian juga untuk biaya pengawasan yang dikelola Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota, juga sudah semua," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut Tjahjo, Kemendagri mencatat anggaran untuk penyelenggaraan yang dikelola KPU di 171 daerah mencapai Rp 12,787 triliun.

Dengan rincian, Rp 7,992 triliun untuk Pilgub di 17 provinsi dan Rp 4,795 triliun di 154 kabupaten/kota.

"Untuk biaya pengawasan yang disepakati di 171 daerah mencapai Rp 3,660 triliun. Rinciannya, Rp 2,477 triliun bagi Pilgub di 17 provinsi dan Rp 1,182 triliun untuk 154 kabupaten/kota," ucapnya.