10.800 Guru dan Pegawai Dialihkan ke Provinsi

jpnn.com - MATARAM – Proses pelimpahan Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) dalam rangka pengalihan SMA/SMK dari pemkab/pemko ke provinsi, sedang dilakukan Pemprov NTB.
Pemerintah Provinsi NTB akan memboyong 10.800 orang pegawai dari kabupaten/kota.
”Nanti pertengahan September diserahkan semuanya ke BKD provinsi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Abdul Hakim pada Lombok Post (Jawa Pos Group).
Ia menjelaskan, P3D ini merupakan pelimpahan kewenangan pengelolaan lembaga dan personalia dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
Mulai tahun 2017, SMA/SMK akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sekolah, guru dan tenaga teknis akan menjadi tanggung jawab Pemprov NTB.
Selain sekolah, ada juga beberapa pegawai di bidang lain yang akan diambil dari kabupaten ke provinsi. Seperti tenaga penyuluh perikanan dan kelautan, peternakan, pertanian, dan penyuluh kehutanan.
Semua guru dan penyuluh ini diperkirakan berjumlah 10.800 orang.
MATARAM – Proses pelimpahan Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) dalam rangka pengalihan SMA/SMK dari pemkab/pemko ke provinsi,
- Penjelasan Resmi tentang Kurikulum Berbasis Cinta, Silakan Disimak
- Perpres Tukin Dosen & ASN Kemdiktisaintek Terbit, 3 Menteri Ungkap 5 Poin Penting
- Ketua Yayasan Buka Suara Soal Kisruh Internal Universitas Malahayati Lampung
- Mendiktisaintek Bertemu Wakil Menteri Rusia, Hasilnya Ini
- Mendalami Budaya, Mahasiswa Prodi Fashion Binus University Trip ke Pekalongan
- Kritik Penjurusan SMA, P2G: Setiap 5 Tahun, Anak Indonesia Jadi Kelinci Percobaan