11 Perwakilan Organisasi Kepemudaan Keluarkan 7 Pernyataan soal Isu Papua

jpnn.com, JAKARTA - Sebelas organisasi kepemudaan menyatakan sikap terkait demonstrasi di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8). Unjuk rasa di Bumi Cenderawasih itu dipicu sejumlah insiden di Surabaya dan Malang.

Ketua Umum terpilih DPP GAMKI Willem Wandik mengatakan, ada tujuh poin yang menjadi fokus pernyataan sikap sebelas organisasi kepemudaan nasional itu.

"Intinya kami menyesalkan terjadinya rentetan peristiwa yang menyangkut saudara-saudara kita semua, warga Papua. Kami minta diskriminasi bersifat rasisme itu dihentikan," kata Willem melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (20/8).

Willem juga meminta para pemuka agama dan tokoh-tokoh lainnya saling menjaga kerukunan dan persatuan. "Hindari pernyataan-pernyataan rasisme dan diskriminatif," tegas dia.

BACA JUGA: Massa di Depan Istana Merdeka Minta Ketegasan Jokowi soal Kasus Papua

Hal senada diungkapkan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto. Dia mengatakan bahwa berkumpulnya para aktivis lintas organisasi kepemudaan untuk menyikapi masalah ini, tak lepas dari wujud kepedulian dan komitmen menjaga NKRI. "Jangan lagi terprovokasi. Sesama anak bangsa harus bersama-sama saling menjaga keutuhan NKRI," ujarnya. (*/adk/jpnn) 

Berikut ini 7 poin pernyataan:
1. Menyesalkan peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya, yang juga disusul beberapa kota lainnya, bahwa masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
2. Mendesak negara untuk secara serius menghilangkan stigma rasial dan diskriminatif dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Sila ke-2 Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
3. Meminta pemerintah, aparat negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh warga negara Indonesia untuk tidak mengucapkan ujaran kebencian, penghinaan terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), serta tindakan represif, diskriminatif, ataupun persekusi terhadap sesama warga negara sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Meminta kepada lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat untuk mengingatkan, memantau, dan bertanggungjawab terhadap setiap ucapan dari tokoh/pemuka lembaga masing-masing agar tidak menimbulkan perpecahan dan ketersinggungan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
5. Mengapresiasi permohonan maaf dari Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya, dan Walikota Malang yang disampaikan untuk mahasiswa dan masyarakat Papua, serta meminta semua kepala daerah dan aparat negara menjamin keamanan, keselamatan, dan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Mengapresiasi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menenangkan dan meminta masyarakat untuk saling memaafkan.
6. Mendesak adanya pengusutan tuntas dan penegakan hukum yang seadil-adilnya terkait beberapa kasus/persoalan kebangsaan yang terjadi beberapa waktu terakhir, terkhusus kepada pelaku, aktor intelektual, aparat, dan ormas yang menyulut terjadinya persoalan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
7. Mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia terkhusus warga Nusantara di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) untuk menahan diri, tidak cepat terprovokasi dengan berbagai isu yang beredar di media sosial, serta mengupayakan terbangunnya dialog yang damai dan kondusif di antara sesama anak bangsa demi meningkatkan kesejahteraan dan harkat hidup masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga Indonesia menjadi negara yang besar dan mampu bersaing secara global.

Demikian pernyataan sikap dari kami.
Hormat kami:
- Willem Wandik, Ketum DPP GAMKI
- Sunanto, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah
- Frederikus T, PP Pemuda Katolik
- Masri Ikoni, Ketum PP GPII
- Suprionoto, Sekjend DPP GEMABUDHI
- Asan, Waketum DPN PERADAH Indonesia
- Ahmad Nawawi, DPP GEMA Mathla'ul Anwar
- M Sabilly, PB Pemuda Muslimin Indonesia
- PP GP Ansor
- Petrus Sihombing, Pemuda PGPI
- John Nainggolan, DPP AKGI