11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar

4. FHI memohon kepada  Presiden RI melalui MenPAN-RB Rini Widyantini untuk mengangkat seluruh honorer menjadi  penuh waktu yang  diusulkan pemerintah daerah dan telah masuk database BKN.

5. FHI memohon kepada pemerintah pusat untuk memberikan keleluasaan dalam bentuk kebijakan pada pemerintah daerah, guna melaksanakan optimalisasi terkait formasi.

6. FHI memohon kepada pemerintah pusat, terkait Perpres 11 Tahun 2024 tentang  Gaji dan Tunjangan PPPK agar dapat diberikan keluasaan dalam bentuk kebijakan kepada pemerintah daerah agar bisa menyesuaikan gaji PPPK. Sebab, akibat pengalokasian gaji PPPK 100% mengunakan dana APBD berpotensi terjadinya devisit anggaran APBD dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. 

"Oleh karena itu perlu diberikan keluasaan  sesuai dengan kemapuan APBD, berdasarkan jumlah tenaga honorer yang telah diusulkan pemerintah daerah dalam database BKN," terang Hasbi.

7. FHI memohon kepada pemerintah pusat, terkait Perpres 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK untuk membuat regulasi yang mengalokasikan 50% APBN, 50% APBD sehingga dapat merealisasikan Perpres tersebut dan bisa menyelesaikan pengangkatan honorer database BKN menjadi PPPK penuh waktu.

8. FHI meminta pemerintah untuk memperhatikan dan memprioritaskan honorer yang bertugas di daerah terpencil, terbelakang dan daerah di perbatasan NKRI untuk diangkat menjadi PPPK.

9. FHI meminta pemerintah pusat untuk memproritaskan guru honorer yang telah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. 

10. Beberapa tahun lalu FHI telah beberapa kali menyampaikan rekomendasi dan meminta pemerintah mengunci data honorer per 31 Desember 2016. Tujuannya untuk mencegah bertambahnya tenaga honorer baru.