12 Kegagalan Ical Pimpin Golkar Versi Soksi

jpnn.com - JAKARTA - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), organisasi cikal bakal Partai Golkar, mendesak beringin menggelar Musyarawah (Munas) sebelum 4 Oktober 2014, dan meminta Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie legowo mundur dari jabatannya. Ada 13 kegagalan Ical yang menjadi alasan desakan tersebut.

"Pertama, ketua umum Partai Golkar gagal mencapai target perolehan suara pada pileg lalu sebesar 30 persen dan hanya memperoleh suara sebesar 14,5 persen," ucap Robinson Napitupulu, anggota Presidium Depinas SOKSI, membacakan sikap SOKSI di kediaman pendiri SOKSI sekaligus pendiri Partai Golkar, Prof. Dr. Suhardiman, Jakarta, Minggu (3/8).

Kedua Ical juga gagal mempertahankan dominasi kursi di DPR RI dengan berkurang dari 106 menjadi 91 kursi. Ketiga, Ical gagal menjadi capres RI karena tidak ada yang mau berkoalisi alias tidak layak jual.

"Ketum PG juga gagal menjadi cawapres karena tidak ada satu caprespun yang menerima berpasangan dengan Ical," ucap dia.
 
Kegagalan kelima, kebijakan Ical sebagai ketum Golkar berkoalisi dengan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa gagal meraih kemenangan pada pilpres lalu. Keenam, usul Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung kepada Prabowo-Hatta untuk mengundurkan diri pada proses Pilpres merupakan usul yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan menciderai demokrasi.

Selanjutnya, Ical juga dinilai gagal dalam mengelola partai. Di bawah kepemimpinan Ical Golkar dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan pribadi, korporasi dan kroni-kroninya.

Kedelapan, Ical dianggap telah berbohong lantaran tidak menepati janjinya saat Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru, Riau. Saat itu, Aburizal berjanji akan membangun gedung DPP Partai Golkar sebanyak 25 tingkat dan menyediakan dana abadi sebesar Rp 1 triliun untuk Partai Golkar.

Kegagalan kesembilan, Ical dengan segelintir elite Partai Golkar akan menjadikan partai ini sebagai partai oposisi adalah sebuah gagasan yang naif dan ngawur karena bertentangan dengan doktrin karyawanisme di mana setiap kader Partai Golkar harus selalu berkarya untuk nusa dan bangsa di supra maupun di infrastruktur politik. Kesepuluh, keputusan Ical merencanakan Golkar menjadi partai oposisi sangat merugikan kader partai yang saat ini duduk dalam jabatan pemerintahan.

Kegagalan selanjutnya, memecat kader Golkar tanpa didasari pertimbangan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).