12 Ormas Islam Ajak Publik Hargai KPU

jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang terdiri dari 12 organisasi kemasyarakatan berbasis massa Islam menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk menghargai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merekap suara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Seruan itu disampaikan LPOI dalam jumpa pers di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Selasa (15/7).

“UU mengamanatkan kepada KPU sebagai penyelenggara resmi Pemilu. Hasil akhir juga ada di tangan KPU, kita semua harus menghargai itu,” kata KH Said Aqil Siradj selaku Ketua Umum LPOI.

Pernyataan LPOI itu sebagai respon atas adanya sejumlah pihak yang belakangan memilih mendeklarasi kemenangan salah satu capres-cawapres mendahului pengumuman resmi KPU pada tanggal 22 Juli mendatang. Hadir dalam konferensi pers LPOI itu antara lain perwakilan Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Azikra, Syarikat Islam Indonesia, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Persatuan Umat Islam.

Menurut Said, perang klaim itu perlu disayangkan. “Kami menyayangkan jika ada pihak-pihak tertentu yang mendahului KPU menyatakan kemenangan capres pilihannya. Jangan lakukan itu, karena berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat,” tambah Ketua Umum PBNU itu.

Sedangkan Sekretaris Umum LPOI, Luthfi A. Tamimi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadappihak-pihak yang mulai menyuarakan penolakan atas hasil rekapitulasi KPU jika ternyata nanri capres dan cawapres yang didukung kalah. Menurutnya, ancaman itu harus segera disikapi.

“Ini yang mengkhawatirkan. Ini sama dengan melawan keputusan yang dilindungi Undang-undang. Ini yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, dan aparat, baik TNI maupun Polri harus menindak tegas,” katanya.

Luthfi juga mengtakan, LPOI mendukung keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah berjanji menolak keterlibatan asing jika sampai terjadi perselisihan dalam keputusan akhir Pilpres 2014. “Kami sampaikan, kami di belakang Pak Presiden, menolak keterlibatan asing dalam penyelesaian masalah Pilpres,” pungkasnya.(fat/jpnn)