12 Pengurus Golkar Sumut Dipecat

Untuk itu, DPP PG berencana memberhentikan kedua sosok tersebut dari keanggotaan partai dan kedewanan, bila terus melakukan manuver. Sampai saat ini, DPP terus memantau aktifitas dari keduanya, apakah semakin loyal atau sebaliknya lebih dekat ke Syamsul Arifin.

Secara terpisah, Hardy Mulyono yang dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan, rapat revitalisasi itu menyalahi AD/ART Partai Golkar. “Kami diangkat berdasarkan Musda.Jadi kalau kami diberhentikan harus melalui mekanisme Musdalub juga,” ujarnya.

Hardi menilai, rapat itu merupakan bukti kepanikan Andi Ahmad Dara alias Adai, karena dipermalukan di depan DPP soal pengaduan 55 DPD Kabupaten/Kota se Sumut, belum lama ini. “Adai itu tidak mampu mengurus Partai Golkar Sumut, karena susah berkomunikasi dengan pengurus partai. Mau dibawa ke mana Partai Golkar Sumut ini kalau dipimpin Adai? Saya menyatakan, pemecatan saya bersama ke 12 pengurus lainnya itu tidak sah,” tegasnya.

Ditanya apa langkah yang akan diambilnya seputar pemecatan itu, Hardi mengaku belum mengambil sikap, karena saya belum mendapatkan selebaran pemecatan. “Apabila surat pemecatan itu sampai ke tangan saya, saya akan mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan perdata,” tandasnya.