12 Pengurus Golkar Sumut Dipecat

Hardi juga menilai, pemecatan yang dilakukan pengurus DPP Partai Golkar terhadap pengurus Partai Golkar Sumut, adalah inskonsisten. Karena dalam pertemuan beberapa waktu lalu, DPP Partai Golkar tidak ada membicarakan soal pemecatan. “Status hukum pak Syamsul Arifin saat ini sudah incraah. Karena itu Musyawarah Daerah Luar Biasa harus segera digelar. Kami akan memperjuangkannya. Apabila Musdalub digelar, saya siap ikut bertarung dalam pemilihan itu, yang tentunya harus seizin pak Syamsul,” kata Hardi.

Sesuai hasil pertemuan di Medan Club beberapa waktu lalu, menurut Hardi, disepakati bahwa pemecatan dapat dilakukan Partai Golkar terhadap kadernya, jika si kader rangkap jabatan, meninggal dunia ataupun sakit, atau tidak aktif. “Kami yang dipecat ini semuanya aktif dalam pengurusan. Jadi kami menilai DPP Partai Golkar tidak konsisten,” ucapnya.

Hardi sendiri mengakui, dirinya memang loyalis Syamsul Arifin dan siap menanggung resiko terberat yakni, dicopot dari keanggotaan partai dan dewan. “Saya loyalis Syamsul Arifin,” balas Hardi.

Disinggung apakah dirinya tidak takut dicopot dari keanggotaan di DPRD Sumut terlebih jabatannya yang Ketua Fraksi PG DPRD Sumut, Hardy secara tegas menyatakan, siap menerima konsekuensi tersebut. “DPRD tidak segala-galanya. Nggak pernah ada dalam kamus politik saya, kata-kata takut itu. Tuhan sudah mengatur perjalanan hidup kita,” tegasnya.