12 Ribu Personel TNI-Polri Disiagakan saat Sidang di MK
Sekertaris Jenderal (Sekjen) MK Guntur Hamzah menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk menjaga keamanan di MK. Koordinasi terkait keamanan itu agar sidang PHPU 2019 berjalan lancar.
“Kami sudah koordinasi dengan pihak keamanan baik kepada Polri maupun TNI. Jadi, media semua lihat, bagaimana ketatnya di MK. Itu semua dalam rangka untuk memastikan keamanan di sekitar MK. Insya Allah sesuai dengan protap keamanan lembaga negara yang menyelenggarakan acara seperti ini,” ungkap Guntur.
Selain area kantor, kata Guntur, fokus keamanan juga mengarah ke sembilan hakim MK. Setidaknya empat personel kepolisian disiagakan, untuk menjaga keamanan sembilan hakim MK.
“Kami mulai dari pengamanan Yang Mulia Bapak Ibu Hakim, pengawalan dari rumah ke kantor, di kediaman. Bahkan di daerah, kami sudah tempatkan patroli untuk mengamankan para Yang Mulia Bapak Ibu Hakim,” tuturnya.
Lebih jauh, Guntur menyampaikan, pengamanan terhadap sembilan hakim dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2019. Pengamanan itu diberikan sehari sebelum KPU mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu 2019 yang jatuh pada 21 Mei 2019.
“Sesuai rencana, pengamanan kepada hakim sampai tanggal 9 Agustus 2019,” pungkasnya. (jpc/jpnn)
12.000 personel gabungan TNI-Polri ditugaskan khusus untuk pengamanan di sekitar gedung MK. Sedangkan, titik-titik kerawanan lainnya juga turut ditingkatkan pengamanannya.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Disidang eks Hakim MK Lewat Mahkamah Partai PDIP, Tia Rahmania Terbukti Mengalihkan Suara Partai
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK
- 12 Serikat Pekerja Gugat UU Tapera ke MK Karena Dianggap Memberatkan
- Hakim MK Nasihati Guru Honorer Penggugat Pasal 66 UU ASN