12 Titik Rawan di Ditjen Pajak
Selasa, 30 Maret 2010 – 21:39 WIB
JAKARTA—Hingga saat ini, tokoh kunci penggelapan pajak, Gayus Tambunan, masih belum diketahui rimbanya dimana. Pegawai golongan III A yang mendadak jadi miliuner dari menilap lebih Rp 25 miliar uang pajak tersebut, kini menjadi sosok yang paling dicari- cari. Namun Direktur Jenderal Pajak, Tjiptardjo yakin tak lama lagi GT pasti akan muncul dengan sendirinya atau ditangkap. Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Perpajakan (KPP), Anwar Sujadi mengatakan, KPP telah melakukan beberapa langkah untuk menangani kasus Gayus dan membongkar keterlibatan pihak-pihak lainnya. Bila dialurkan ibarat peta, kata Anwar, maka ada sekitar 12 titik rawan penyelewengan di Direktorat Jenderal Pajak dan juga Bea Cukai.
‘’Mau sembunyi sampai kapan? Nanti dia pasti mengaku. Karena kalau dia tidak mengaku (siapa saja yang terlibat), ya dia yang akan menanggung semuanya,’’ kata Tjiptardjo pada wartawan, Selasa (30/3) di Jakarta. Perihal keterlibatan atasan GT setingkat Direktur di Ditjen Pajak, Tjiptardjo mengatakan saat ini tengah dilakukan penyelidikan secara mendalam. Karena setiap pekerjaan bawahan, pasti diketahui dan wajib dievaluasi oleh atasan.
Baca Juga:
’’Nanti pasti si Gayus akan ngomong, karena ini pekerjaan supervisi. Ini kan pekerjaan Gayus tidak benar, tapi kenapa ditandatangani? Dimana letak salahnya kita selidiki siapapun yang terlibat. Kalo terima duit, berarti dia melakukan tindakan kriminal, kalau tidak ya dikenakan sanksi administratif tidak lakukan pengawasan,’’ katanya.
Baca Juga:
JAKARTA—Hingga saat ini, tokoh kunci penggelapan pajak, Gayus Tambunan, masih belum diketahui rimbanya dimana. Pegawai golongan III A yang
BERITA TERKAIT
- Demi Berantas Judi Online, Prabowo Sampai 3 Kali Panggil Menkomdigi
- Harakah Majelis Taklim Deklarasi Setop Kekerasan pada Perempuan-Anak
- Guru Honorer Supriyani dan Orang Tua Korban Berdamai, Lihat
- Pesan Khusus Plt Sekjen Siti Fauziah Saat Pimpin Mutasi di Lingkungan Setjen MPR
- Prabowo Subianto Lantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional
- KAI Properti-Kemenkominfo Perkuat Pemahaman Implementasi UU PDP