12 Titik Rawan di Ditjen Pajak dan DJBC

Sebagai lembaga yang baru terbentuk berdasarkan Permenkeu nomor 54/KMK.09/2008 tanggal 17 April 2008, serta baru dilantik kepengurusannya pada tanggal 26 Maret 2010 lalu, KPP kata Anwar, telah melakukan pengawasan sekaligus melakukan tindakan pada titik-titik rawan yang ada ini. "Setelah memetakan titik rawan di DJP dan DJBC, kita juga melakukan koordinasi untuk eksaminasi terhadap titik-titik rawan pemeriksaan di DJP dan DJBC," kata Anwar.

Selain itu, KPP juga meminta informasi secara tertulis kepada pihak-pihak terkait selain instansi perpajakan, dalam rangka klarifikasi mengenai masukan dan atau pengaduan masyarakat, mengindentifikasi sistem pengawasan (KITSDA) di DJP, serta mengumpulkan informasi dari para pemangku kepentingan. (afz/jpnn)