128 Honorer Makassar Terancam Gagal jadi CPNS

Ia bahkan mempertanyakan kalau Makassar harus merasakan imbas dari kebijakan pusat ini. Sementara, Makassar sama sekali tak bermasalah.

Untuk mengantisipasi gejolak, kata Kasim, pihaknya mengirim laporan ke media center di Kemenpan terkait komplain terhadap persoalan honorer K1. Ia berharap vefirikasi ini tidak memakan waktu lama sehingga tidak membuat para honorer resah.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintah DPRD Kota Makassar, Mustagfir Sabri, mengatakan, penetapan honorer K1 Pemkot Makassar, sebenarnya telah sesuai dengan mekanisme rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Jika dalam pengusulannya ke Menpan ditemui masalah, maka dimungkinkan sistem rekrutmen internal tidak sesuai prosedur yang ditetapkan.

"Yang pertama sistem rekrutmen CPNS harus betul-betul sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Karena jika prosedurnya dijalankan dengan baik maka pengusulan K1 pasti tidak lagi menuai kendala di pusat," kata legislator PDK yang akrab disapa Moses itu.