14,5 Persen Responden Cemas NKRI Dalam Bahaya

jpnn.com, JAKARTA - Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) melakukan survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada 14-20 Mei 2017. Dari hasil survei, terlihat ada kecemasan responden bahwa NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sekarang dalam bahaya.
"Umumnya warga merasa NKRI baik-baik saja, tapi 14,5 persen merasa NKRI dalam bahaya," kata pemimpin SMRC Saiful Mujani saat memaparkan hasil survei di kantor SMRC, Jakarta Pusat, Minggu (4/6).
Menurut Saiful, sebanyak 14,5 persen responden yang menyatakan NKRI dalam ancaman, sebagian besar merasa NKRI akan menghadapi perang saudara.
"Mereka cemas dan kritis melihat keadaan di berbagai belahan dunia, seperti Syria dan Irak," tutur Saiful.
Dia menjelaskan, warga melihat Syria dan Irak sebagai negara yang relatif homogen, baik itu dari sisi agama maupun budaya. Sementara, Indonesia adalah negara yang pluralis.
"Mereka (Syria dan Irak) yang homogen saja perang. Apalagi Indonesia yang pluralis?" ucap Saiful.
Dari 14,5 persen responden yang melihat ada ancaman terhadap NKRI, Saiful mengatakan, paling banyak karena paham keagamaan tertentu. Jumlahnya, dia menambahkan, sebesar 39,4 persen.
"Kedua adalah pelaksanaan negara dan pemerintah selama ini buruk. Jumlahnya adalah 19,4 persen," ungkap Saiful.
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) melakukan survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Islamic State of Iraq and Syria
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Evaluasi Semester I Pemerintahan Prabowo – Gibran, Panca Pratama: Publik Merasa Puas
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Menilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres RI
- Civil Society For Police Watch Merilis Hasil Survei Tentang Urgensi Digitalisasi Kepolisian, Hasilnya?
- PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah