15 KL Masuk Tahap Penilaian Reformasi Birokrasi

"Memprihatinkan sekali, kok Kemdagri dan BPN tidak masuk. Di forum ini, kami minta pimpinan Komisi II DPR RI harus mendesak agar Kemdagri serta BPN memasukkan usulannya dan itu jadi prioritas utama," cetus Alex Litaay, personil Komisi II.

Mengenai evaluasi K/L yang menjadi pilot project, jelas Mangindaan, baru dilakukan pada Juni-September 2011. Atas dasar hasil rapat dengan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi, uji coba dilakukan di Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian PAN&RB. Evaluasi dilakukan oleh Tim Qualitu Assurance yang dipimpin ketua BPKP.

"Sampai saat ini evaluasi tersebut masih dalam proses. Evaluasi dilakukan menyeluruh, mengaitkan antara impelemtasi kebijakan makro dengan mikro. Dengan instrumen ini diharapkan, kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat secara nasional maupun di lingkup masing-masing kementerian/lembaga dan pemda," pungkasnya. (esy/jpnn)