150 Kada Siap Bangun Wilayah Bebas Korupsi

Program WBK sebagai salah satu amanat dari Instruksi Presiden No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, selama ini implementasinya sangat minim. Pasalnya, untuk mewujudkan WBK harus didahului dengan komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh unsur dalam instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

"Komitmen pemberantasan korupsi, diwujudkan melalui pernyataan atau komitmen dalam dokumen Pakta Integritas yang dilanjutkan dengnan pembangunan zona integritas di lingkup K/L dan pemda. Untuk itu diperlukan pedoman sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemda dalam mewujudkan zona integritas,” ujarnya.

Berdasarkan pedoman yang disusun oleh Kementerian PAN&RB yang telah dibahas bersama KPK dan Ombudsman RI, setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan pencanangan, bahwa instansi yang dipimpinnya telah siap menjadi ZI sebagai persiapan menuju WBK. (Esy/jpnn)