150 Pejabat Tersangkut Kasus Hukum

JAKARTA - Reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya tuntas membuat korupsi masih merajalela di negeri ini. Banyak pejabat pemerintah yang tersangkut kasus hukum. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap reformasi birokrasi menjadi agenda utama menuju pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Menurut SBY, banyaknya masalah dalam birokrasi akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan yang bisa meledak sewaktu-waktu. "Banyak birokrasi kita yang menyimpan bom waktu. Karena masalah tidak diselesaikan secara tuntas, suatu saat bisa meledak," kata SBY dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (12/5).

Dia mengatakan, pelayanan publik masih belum sepenuhnya berjalan baik. Ada pula birokrasi yang masih terkontaminasi kepentingan politik.  Presiden mengaku belum puas dengan kondisi birokrasi saat ini. "Sering saya berseloroh, masih banyak yang belum beres di negeri ini," katanya.

SBY mengatakan, meskipun perekonomian saat ini tumbuh baik, seharusnya akan lebih maksimal jika birokrasi juga lebih tertata. Menurut dia,  birokrasi seharusnya memiliki kemampuan yang cukup di pusat dan daerah. Kapabilitas tersebut menyangkut pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan sumber daya yang harus digunakan dengan efektif dan efisien. Terlebih, dalam tahun-tahun mendatang, volume APBN bisa mencapai Rp 1.500 triliun per tahun. "Itu jumlah yang sangat besar," kata SBY.