150 Pejabat Tersangkut Kasus Hukum

Oleh karena itu, lanjut presiden, program yang dijalankan oleh birokrasi pusat dan daerah harus tepat. Keuangan negara yang dikelola juga harus dimanfaatkan secara optimal. Korupsi dalam birokrasi telah banyak menyeret pejabat publik dalam kasus-kasus hukum. Lebih dari 100 pejabat telah mendapat izin dari presiden untuk diperiksa aparat penegak hukum.

"Saya pikir sudah cukup 100, ternyata saya hitung kembali sudah lebih dari 150 pejabat. Ini bukan prestasi dalam arti sesuatu yang patut kita syukuri. Kita prihatin masih saja ada kasus-kasus seperti itu," kata SBY. SBY menambahkan, akibat masih maraknya korupsi, banyak program yang capaiannya tidak maksimal. "Dunia usaha yang seharusnya berkembang baik agar ekonomi di daerah tumbuh dan lapangan kerja tercipta, sering tidak jalan karena urusan perizinan dan urusan lain yang sering berbelit, sulit dan tidak mudah," keluh presiden. (sof/ari)