17 KL Dianggap Tak Serius Jalankan Reformasi Birokrasi

Mantan gubernur Sulut ini mengingatkan agar pimpinan kementerian/lembaga segera memasukkan job gradingnya. Jika terlambat, akan menjadi penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi instansi bersangkutan. Contohnya yang terjadi pada Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Kedua K/L tersebut harusnya sudah mendapat tunjangan kinerja di 2010, tetapi karena job gradingnya dikembalikan lagi lantaran terlalu tinggi, akhirnya baru direalisasikan pada 2011.

Adapun 17 KL yang masuk dalam tahap assessment tapi belum memasukkan job gradingnya adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Kependudukandan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (Badan POM), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pusat Statistik (BPS). (esy/jpnn)