1.795 NIK Pemilih Belum Divalidasi

jpnn.com - TARAKAN - Sebanyak 5.916 data pemilih di Tarakan untuk Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2014, dinyatakan tak valid.

Komisi Pemilihan Umum Tarakan diminta untuk melakukan perbaikan data para pemilih tersebut, utamanya validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Setelah beberapa hari melakukan perbaikan DPT tanpa NIK tersebut, kemarin (30/11) dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 Kota Tarakan.

Seremonial penetapan DPT itu dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas (Panwas) Kota Tarakan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perwakilan 12 partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kota Tarakan.

"Berdasarkan hasil pleno penetapan DPT Pemilihan Umum Legislatif 2014 awal November lalu di KPU RI, banyak masukan dari panitia pengawas Komisi 2 DPR RI yang menekankan agar KPU melakukan perbaikan terhadap data pemilih yang memiliki NIK bermasalah atau invalid karena NIK-nya kosong, tidak bisa dibaca oleh sistem informasi data pemilih (Sidalih)," ujar Teguh Subagyo, Komisioner KPU Kota Tarakan, kemarin (30/11).

"Untuk Kota Tarakan sendiri, berdasarkan sistem informasi data pemilih, ada 5.916 data pemilih yang harus diperbaiki," imbuh pria yang mengurusi divisi data informasi dan hubungan antarlembaga KPU Kota Tarakan ini.
 
KPU Kota Tarakan telah melakukan perbaikan NIK terhadap 5.916 pemilih tersebut dengan melakukan penelusuran ke lapangan oleh Panitia Pemungutan Suara. Penelusuran dilakukan sejak tanggal 12 hingga 18 November dengan dilengkapi dari data KPU. Dalam pelaksanaannya, KPU juga melibatkan tim dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Hasilnya, dari 5.916 NIK yang bermasalah, 4.121 diantaranya sudah diperbaiki. Atau masih ada 1.795 NIK lagi yang belum valid dengan berbagai alasan.

"Kita sudah berusaha maksimal. Yang menjadi kendala disini, meski sudah terdaftar sebagai warga Tarakan, para pemilih yang NIK-nya bermasalah itu, rata-rata bekerja di kem atau mes di luar Tarakan," urainya seraya mengatakan, kesulitan lainnya adalah rata-rata pemilih dengan NIK bermasalah itu masih memakai identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama, bukan KTP Elektronik.