18 Lembaga Akan Dibubarkan, PNS Harap Tenang, Simak Penjelasan Kepala BKN
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ingin membubarkan 18 lembaga dan komisi yang dianggap tidak produktif.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pembubaran lembaga dan komisi yang tidak produktif memang harus dilakukan.
Sebab keberadaan lembaga-lembaga dan komisi tersebut menyita anggaran yang cukup besar.
Selain itu dari sisi kepegawaian, yang berstatus PNS di lembaga dan komisi yang akan dibubarkan, tidaklah banyak.
"Di lembaga dan komisi yang akan dibubarkan itu apa ada PNS-nya? Paling staf administrasi saja," kata Bima kepada JPNN.com, Rabu (15/7).
Dia menyebutkan, PNS di lembaga dan komisi yang akan dibubarkan itu tidak akan dipecat. Mereka akan dikembalikan ke instansi masing-masing.
"Enggak ada pemecatan PNS dalam pembubaran lembaga-lembaga serta komisi. Mereka akan dikembalikan ke instansinya lagi," ucapnya.
Diketahui, Presiden Jokowi mengutarakan niatannya untuk memangkas sebanyak 18 lembaga dan komisi yang dibiayai oleh negara.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan status PNS di 18 lembaga dan komisi yang akan dibubarkan.
- Saat Aktif jadi PNS Setor Uang per Bulan ke Korpri, Begitu Pensiun Susah Cairnya
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- PPPK Jangan Khawatir dengan Masa Depannya, yang Bilang Pejabat Penting
- Dana Sertifikasi Guru PNS dan PPPK Cair, Alhamdulillah
- Terbitkan SE, Pemkab Natuna Pastikan tidak Mengangkat Tenaga Non-ASN Lagi
- 5 Berita Terpopuler: Penyataan Terbaru Mendikdasmen, Guru Honorer Bakal Diangkat jadi PNS