181 Ribu PNS Terancam Mundur

Untuk itu, mantan komisioner KPU Surabaya tersebut mendesak Gubernur Jatim Soekarwo agar mengeluarkan kebijakan khusus. Yakni, memberikan surat izin secara kolektif kepada 181 ribu PNS yang menjadi KPPS. "Biar mereka merasa aman dan tidak menjadi masalah di kemudian hari," ujar Anam. 

Harapan Anam tersebut, tampaknya, terkabul. Sebab, Pemprov Jatim mengisyaratkan bakal memenuhinya. "Pada prinsipnya, tidak ada masalah. Tapi, ada beberapa hal teknis yang harus dilakukan terlebih dahulu," jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Akmal Boedianto. 

Yang justru menjadi fokus Akmal adalah netralitas PNS dalam kampanye mendatang. "Kami akan menindak tegas bila ada PNS yang terbukti tidak netral dan memihak parpol/caleg tertentu. Sebab, PNS tak boleh terlibat langsung dengan politik," ucap lulusan Fakultas Hukum Unair tersebut. 

Akmal menambahkan bahwa imbauan PNS netral itu sudah tercantum dalam surat edaran dari gubernur. "Kalau ada PNS yang ikut kegiatan, mereka hanya boleh bersifat pasif dan mendapatkan surat tugas resmi dari atasan," paparnya.