181 Ribu PNS Terancam Mundur

Akmal juga mengatakan, meski PNS memiliki hak pilih, mereka harus menggunakannya secara proporsional dan terukur dalam konteks sendi demokrasi kebangsaan. "Tidak bisa ngawurmendukung begitu saja. Apalagi, sampai menggunakan fasilitas negara." 

Untuk itu, lanjut Akmal, pihaknya menunggu laporan dari masyarakat ataupun Bawaslu bila pada masa kampanye ditemukan PNS aktif yang menjadi corong kekuatan politik tertentu. "Bila terbukti, konsekuensinya berat. Bila derajat kesalahannya sudah sangat berat, seperti menjadi operatormoney politics, tak tertutup kemungkinan dipecat," tegasnya. (ano/c7/end)