2 Capres Bicara Persoalan Pupuk, Pengamat Ingatkan Hal Penting Ini, Jleb Banget

jpnn.com, JAKARTA - Analis kebijakan politik pangan Syaiful Bahari mengingatkan bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo untuk tidak menyederhanakan persoalan pupuk bersubsidi.
Sebab, permasalahan pupuk dinilai sudah jelas.
Syaiful membeberkan bahwa anggaran subsidi pupuk dari tahun ke tahun makin berkurang.
Pada 2019 anggaran subsidi pupuk Rp 34, 3 triliun, pada 2020 berkurang menjadi Rp 31 triliun, pasa 2021 berkurang jadi Rp 29,1 triliun, pada 2022 Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 berkurang lagi menjadi 24 triliun.
"Sehingga dalam 5 tahun pengurangan anggaran subsidi pupuk mencapai 10,3 triliun," ungkap Syaiful kepada media di Jakarta, Kamis (25/5).
Syaiful memerinci dengan luas lahan pertanian 10,68 juta hektar anggaran subsidi pupuk yang terus-terusan dipangkas tak bisa mencukupi kebutuhan petani.
"Bahkan, Presiden Jokowi sendiri mengakui, kebutuhan pupuk Indonesia 13,5 juta ton yang baru terpenuhi 3,5 juta ton. Artinya, terdapat kekurangan 10 juta ton pupuk," katanya.
Maka, defisit pupuk yang begitu besar, kata Syaiful, sudah pasti menjadi persoalan yang sangat serius bagi produktifitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Analis kebijakan politik pangan Syaiful Bahari mengingatkan bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo untuk tidak menyederhanakan persoalan pupuk bersubsidi
- Bea Cukai Gagalkan Distribusi Rokok Ilegal yang Ditutupi Muatan Pupuk
- Polres Kuansing Amankan 3 Pelaku dan 10 Ton Pupuk Subsidi Ilegal
- Eddy Soeparno Sampaikan Pentingnya Kebijakan Berbasis Data Ilmiah Saat Berbicara di UGM
- MUI Mengharamkan Orang Kaya Pakai LPG 3 Kilogram
- Bahlil Blak-blakan soal LPG, Potensi Subsidi Tak Tepat Sasaran hingga Rp 26 Triliun
- 3 Orang jadi Tersangka Bisnis Pupuk Subsidi Ilegal di Inhu