2 Cara Kemenag Pacu Ekonomi Umat
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya meningkatkan perekonomian warga muslim melalui pemberdayaan dana zakat dan pengembangan harta benda wakaf.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag pun secara resmi meluncurkan program Inkubasi Wakaf Produktif dan KUA Percontohan Ekonomi Umat di Jakarta, Senin (25/7).
Menteri Agama (Menag), Wakil Menag Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan kedua program tersebut harus diwujudkan secara serius untuk pengembangan ekonomi masyarakat.
"Program Inkubasi Wakaf Produktif akan mendorong para nazir untuk lebih kreatif, inovatif, dan visioner dalam membaca potensi tanah wakaf," ujar Wamenag dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/7).
Menurutnya, program KUA Percontohan Ekonomi Umat juga memperkuat tugas dan fungsi KUA di bidang zakat dan wakaf yang berprinsip kepada aktivitas proaktif, edukatif, kolaboratif, empowering, dan akuntabel.
Secara terpisah, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan Inkubasi Wakaf Produktif merupakan program bantuan dana stimulus bagi para pengelola wakaf (nazir) untuk mengembangkan tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi secara produktif.
Di sisi lain, Program KUA Percontohan Ekonomi Umat bertujuan untuk menjadikan KUA sebagai etalase Kemenag di tingkat kecamatan dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat.
"KUA Percontohan Ekonomi Umat berbasis komunitas/keluarga melalui pemanfaatan dana APBN/APBD, serta dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)," beber Kamaruddin.
Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya meningkatkan perekonomian warga muslim melalui pemberdayaan dana zakat dan pengembangan harta benda wakaf.
- Alhamdulillah, Anggaran Kredit Investasi Padat Karya Mencapai Rp 20 Triliun
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- PT Akulaku Finance Indonesia Capai Kesepakatan Rp 600 Miliar dengan 3 Bank
- Hingga Kuartal III 2024, Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan BSI Tembus Rp 62,5 Triliun
- Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis