2 Jempol! Bandung Ciptakan Alat Antisadap, tapi Awas Godaan Pihak Asing

jpnn.com - BANDUNG - PT Hariff Daya Tunggal Engenering, sebuah perusahaan teknologi informasi yang bermarkas di Kota Bandung, berhasil menciptakan perangkat teknologi komunikasi antisadap.

Jaringan telekomunikasi antisadap bernama Jaringan Aman Mandiri (JAM) ini, diklaim bisa menjaga kerahasiaan data dan informasi. Perusahaan yang berdiri sejak 1982 itu berjanji tidak akan menjual alat canggih tersebut ke pihak asing.

"JAM ialah jaringan yang berbasis protokol dan enkripsi khusus yang dinamis dengan pengamanan hardware dan software. Jaringan antisadap ini bisa untuk audio, video dan data. Jadi telepon genggam, kamera dan kegiatan video conference tidak bisa disadap,” ujar Presdir PT Hariff Daya Tunggal Engineering, Budi Permana kepada Radar Bandung, usai menerima kunjungan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di pabrik PT Hariff, Kota Bandung, Senin (7/12).

Lewat JAM ini, Budi berharap, akan terwujud sistem keamanan informasi yang mandiri dalam penyelenggaraan pengamanan informasi rahasia negara. Menurut Budi, JAM berdampak positif terhadap berbagai aspek seperti politik, kemanan, sosial dan ekonomi.

Budi menambahkan, perusahaannya siap mewujudkan JAM sebagai teknologi komunikasi yang aman dengan menyediakan perangkat seperti hardware dan software hingga jalur broadband yang dikembangkan sendiri.

“Sudah saatnya Indonesia menjaga kedaulatanya di era teknologi canggih dengan menggunakan karya-karya terbaik para putra-putri bangsa sendiri. Indonesia jangan menjadi ‘rumah kaca’ yang bisa terdeteksi semua lalu lintas informasinya,” ungkap Budi.

Menurut Budi, teknologi komunikasi anti sadap yang diproduksi PT Hariff ini, dikerjakan maksimal oleh sumber daya dalam negeri. “(Pekerja) di perusahaan kami ada 350 orang yang semuanya warga Indonesia,” tuturnya.

Sejauh ini, PT Hariff telah memproduksi alat antisadap untuk keperluan dalam negeri, seperti jalur komunikasi operasi TNI, komunikasi antar lembaga negara dari pusat dan daerah, serta jalur komunikasi khusus Public Protection Disaster Relief (PPDR) di tiap kabupaten. Termasuk, mengamankan data-data penting Pemilu agar tidak diusili pihak manapun.