2 Kandidat Ditantang Buka SPT Pajak ke Publik
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menantang kedua kandidat Capres-Cawapres, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta untuk membuka Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pada publik.
Menurut Emerson, pihaknya pernah meminta hal tersebut, hanya saja hingga kini kedua pasangan Capres-Cawapres itu belum juga merespon.
"Kami (ICW) menantang agar Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta membuka SPT pajak, karena sampai sekarang hal itu belum juga dilakukan oleh mereka," ungkap Emerson dalam diskusi 'Membedah Visi Misi Capres 2014: Jokowi-Prabowo, Siapakah Yang Paling Bersih dari Korupsi?' di Hotel Whiz, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/6).
Laporan SPT ini kata Emerson, sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana kepentingan kedua pasangan Capres-Cawapres tersebut. Serta apakah selama ini mereka termasuk sebagai orang yang taat membayar pajak.
"Agar kita tahu SPT pajaknya sesuai atau tidak, apakah setiap tahunnya mereka selalu lapor. Dengan membuka (SPT), itu akan terlihat konflik kepentingan mereka di mana. Misalnya apakah punya saham di perusahaan tertentu, fair enggak dia di sana. Makanya saya menantang mereka (Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta) untuk buka SPT pajak," serunya.
Bila kedua pasangan capres-cawapres tersebut menolak untuk membuka SPT paja, Emerson menilai, keduanya tak layak untuk dipilih jadi Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Kalau mereka semua enggak mau open atau tidak berani membuka SPT nya. Maka sepanjang mereka enggak mau membuka SPT, dua kandidat itu enggak layak dipilih oleh rakyat Indonesia," tandas dia. (chi/jpnn)
JAKARTA - Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menantang kedua kandidat Capres-Cawapres, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta untuk membuka
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Penyelesaian Judi Online Cuma 1, Tergantung Penegak Hukumnya
- Lemkapi Acungi Jempol Sikap Dirlantas Polda Metro Jaya Minta Maaf Anak Buah Arogan
- Pakar Sebut Penetapan Tersangka Tom Lembong Prematur, Tidak Sah, dan Lecehkan Hukum
- Indo Barometer Bantah Lakukan Survei di Kolaka Utara yang Memenangkan Sumarling Majja–Timber
- Imigrasi Denpasar Tolak Permohonan Paspor 3 CPMI Non-Prosedural Untuk Hindari TPPO
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub