JPNN.com 
Aturan ini Dianggap Langgar HAM, 2 Komisioner KPU Ajukan Judicial Review ke MK
Alasan lain, Arief mendampingi Evi merupakan duty of care atau semacam kewajiban peduli terhadap sesama kolega atau anggota dari sebuah kelembagaan dan kewajiban seorang pimpinan.
Ketika itu Arief menjabat sebagai Ketua KPU di mana kemudian dicopot oleh DKPP.
Untuk diketahui, pengujian atas norma putusan DKPP yang final dan mengikat itu sudah pernah dilakukan sebelumnya, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU?XI/2013 pada 3 April 2014.
MK menyatakan dalam putusan a quo bahwa sifat final dan mengikat atas putusan DKPP tidak sama dengan lembaga peradilan, tetapi harus dimaknai final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan bawaslu.
Para pemohon dalam petitumnya juga memohonkan agar frasa 'putusan' DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan, oleh karena DKPP adalah organ tata usaha negara sebagaimana putusan MKRI Nomor 115/PHPU.D?XII/2013.(Antara/jpnn)
2 komisioner KPU ini mengajukan judicial review ke MK gegara aturan terkait putusan DKPP ini.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Rahmat Saleh Dorong KPU Jamin Pilkada Puncak Jaya tak Lagi Membawa Maut
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Demi Ekosistem Musik, Gerakan Satu Visi Ajukan Uji Materiel Pasal UU Hak Cipta ke MK
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
