2 Pemicu Utama Masalah PPPK 2023, Apakah Banyak Honorer Bodong?
Pada berkas pengusulan penetapan NIP harus disertai lampiran kontrak kerja honorer calon PPPK.
Kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak PPK yang meminta waktu untuk penetapan NIP PPPK karena terkendala anggaran.
Keluhan soal anggaran ini masih terus disuarakan kepala daerah dalam pengangkatan PPPK.
"BKN tidak bisa memaksakan jika ada Pemda yang memberikan alasan terkait anggaran. Sebab, ketika sudah diangkat, Pemda wajib membayar gaji ASN PPPK," kata Deputi Sinka BKN Suharmen.
Nah, mari kita ulas satu per satu dua penyebab lambatnya pemda menyampaikan usulan penetapan NIP PPPK.
Muncul tanda tanya ketika kontrak kerja yang harus dilampirkan pada usulan penetapan NIP menjadi kendala.
Jangan-jangan, PPK bingung dengan syarat kontrak kerja honorer yang harus dilampirkan karena sebenarnya masa kerja honorer calon PPPK itu belum memenuhi persyaratan.
Wajar jika muncul kecurigaan banyak honorer bodong yang ikut mendaftarkan diri pada seleksi PPPK 2023.
Berikut ini dua masalah utama pada proses seleksi PPPK 2023, terutama berkaitan dengan penetapan NIP. Apakah karena banyak honorer bodong?
- Honorer Non-Database BKN TMS Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Minta Kesempatan Kedua
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Kasus Suap Seleksi PPPK Batu Bara, 5 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara