2 Penyebab Jumlah Honorer Melimpah, Menteri Anas Mengakui Kesalahannya, Oh
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan mengenai dua penyebab jumlah tenaga honorer atau non-ASN di instansi pemda begitu melimpah.
Saat memberikan sambutan di acara Peresmian Bersama 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ditayangkan di kanal Youtube KemenPAN-RB, Kamis (13/7), Azwar Anas menyinggung mengenai target menciptakan birokrasi berkelas dunia.
Agar target tersebut bisa tergapai, dia menjelaskan mengenai pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang harus ditopang oleh digitalisasi di seluruh unit pelayanan kepada masyarakat.
Menteri kelahiran 6 Agustus 1973 itu lantas menekankan soal SDM yang mumpuni, tim kecil yang punya talenta-talenta digital yang hebat.
Penyebab Jumlah Honorer Tak Terkendali
Terang-terangan, Mas Anas mengakui punya kekeliruan dalam pengelolaan SDM, saat periode pertama menjadi Bupati Banyuwangi, Jawa Timur.
“Soal SDM itu sangat penting. Saya dulu ada kekeliruan,” kata Mas Anas.
Saat menjadi bupati, Azwar Anas bercerita, dirinya mendelegasikan kepada para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tenaga-tenaga yang disisipkan di kegiatan.
“Honorer akhirnya melimpah, tidak terkontrol, waktu saya di awal, saya 10 tahun jadi bupati,” kata Azwar Anas.
Berita Terbaru PPPK Part Time atau PPPK Paruh Waktu, inilah 2 penyebab jumlah honorer atau non-ASN membeludak.
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Kasus Suap Seleksi PPPK Batu Bara, 5 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas