2 Perusahaan Swasta Ini Terdepan dalam Pemajuan Bisnis dan HAM

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti bisnis dan HAM Setara Institute Nabhan Aiqani mengatakan pemerintah Indonesia telah mengadopsi norma bisnis dan HAM sejak 2011.

Menurutnya, Indonesia memandang positif implementasi prinsip Bisnis dan HAM, yang dituangkan dalam kerangka “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan.

"Ini norma yang memastikan tanggung jawab negara dan sektor korporasi dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab," ujar Nabhan dalam keterangan resmi “Rilis Laporan Capaian Kinerja dan Status Terkini Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia” di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Dengan menguji 10 perusahaan yang listing di lantai bursa, SETARA Institute dan SIGI menyimpulkan bahwa, kinerja sektor korporasi dalam pemajuan bisnis dan HAM berada pada tingkat basic to improving, yakni masih pemula menuju langkah pemajuan.

Nabhan mengatakan penelitian Kinerja dan Status Terkini Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia, menggunakan kerangka pengukuran pada 6 level kinerja: Negligible, Basic, Improving, Established, Mature, dan Leading.

Pada sektor korporasi penelitian ini mengadopsi tiga indikator yaitu, (1) komitmen kebijakan HAM (human rights policy commitment), (2) implementasi uji tuntas HAM (human rights due diligence) dan (3) mekanisme penanganan keluhan (grievance mechanism) yang dijalankan oleh perusahaan.

Pada sektor korporasi, penelitian ini mencatat dua perusahaan yakni SMART Tbk dan Unilever Indonesia, berada pada tingkat mature/matang dan established/ mapan pada semua indikator.

Sementara terdapat 4 perusahaan yang berada pada tingkat basic to improving dan 4 perusahaan lainnya berada pada tingkat basic. Bayan Resources, salah satu perusahaan tambang terbesar, bahkan membukukan capaian pada tingkat negligible/abai.