2 Pakar Hukum Tata Negara Sebut Putusan MK soal Pilpres 2019 Sudah Keluar, Prediksinya?
jpnn.com, JAKARTA - Dua pakar hukum tata negara kondang Mahfud MD dan Refly Harun menduga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah punya putusan terkait sengketa Pilpres 2019 (BPN Prabowo - Sandi vs KPU).
Menurut mereka, majunya jadwal pengumuman putusan dari 28 Juni ke 27 Juni menjadi petunjuk bahwa hakim MK sudah siap dengan putusan.
Refly menduga, putusan MK sebenarnya sudah keluar sejak sidang tertutup pada Senin (24/6) kemarin. Namun, putusan masih ditutup rapat- rapat. "Mereka memajukan pembacaan putusan sehari lebih cepat. Artinya putusan sudah done,” ujar pakar hukum tata negara itu seperti dikutip dari RMCO.
Pria kelahiran Palembang berusia 49 tahun itu memaparkan analisis soal putusan. Menurut dia, ada beberapa panduan untuk menebak putusan MK. Di antaranya, dalil yang diajukan pemohon. Misalnya, pemohon mendalilkan program pemerintah untuk kemenangan Jokowi-Ma’ruf. “Terbukti atau tidak? TSM (terstruktur, sistematis dan massif) atau tidak? Ada pengaruhnya terhadap suara?” katanya.
Kemudian, lemahnya bukti dan saksi yang dihadirkan 02. Baik dalam dalil kecurangan yang bisa memengaruhi suara maupun dalam kecurangan TSM. “Prediksi saya, permohonan ditolak. Memang tidak mudah membuktikan sebuah dalil yang besar hitung-hitungan dan kecurangan yang memengaruhi perolehan suara, apalagi TSM dalam sidang di MK,” tutur Refly.
BACA JUGA: 2 Hal Penting Dibahas Prabowo setelah MK Baca Putusan Sengketa Pilpres
Prof Mahfud menyatakan hal sama. Dia yakin, para hakim sudah menyepakati pokok perkara. “Kalau maju begini, patut diduga, atau saya yakin, sudah selesai. Artinya, dua hari ke depan, majelis tidak akan lagi memperdebatkan soal substansinya ditolak apa dikabulkan. Karena sudah disepakati. Hanya tinggal menyisir narasinya,” terangnya.
Apakah permohonan Prabowo akan diterima atau ditolak? Mahfud tidak menjawab secara pasti. Dia hanya memberikan gambaran. Kata dia, di persidangan, dalil yang dibuat pemohon tidak ada yang bisa dibuktikan. Baik kecurangan TSM maupun angka.
Mahfud MD dan Refly Harun yakin putusan MK soal sengketa Pilpres 2019 sudah keluar, terbukti dengan majunya jadwal pengumuman.
- Putusan MK: Pejabat Daerah dan Anggota TNI/Polri Tak Netral Bisa Dipidana
- Komnas HAM Ungkap Aktor Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, Oh Si Rambut Kuncir
- Putusan Mardani Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Kejaksaan Harus Buka Lagi Perkaranya
- Refly Harun Disorot karena Kritik Pemerintah Tanpa Solusi
- Kepala BPJPH Mewajibkan Label Halal ke Barang yang Dijual, Mahfud: Itu Salah
- Refly Harun Dukung Pengarahan Prabowo ke Jajaran Menterinya, Singgung Jokowi