2 Tahun Jokowi-JK, Kemendikbud Galakkan Program Prioritas dan Tepat Sasaran

jpnn.com - JAKARTA - Sebagai upaya membumikan nawacita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya meningkatkan capaian pada program-program prioritas pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Selama dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, pembangunan pendidikan telah berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,75 poin dari 68,8 pada tahun 2014 menjadi 69,55 pada tahun 2015, dengan indeks pendidikan meningkat sebesar 0,82 poin dari 60,18 menjadi 61,00 di tahun 2015.

Peningkatan IPM tersebut disebabkan oleh peningkatan rata-rata lama sekolah (years of schooling) penduduk usia 25+ dari 7,73 tahun menjadi 7,83 tahun, dan peningkatan harapan lama sekolah (expected years of schooling) dari 12,39 tahun menjadi 12,55 tahun.

"Saat ini kami fokuskan pada peningkatan akses pada layanan pendidikan, menguatkan pendidikan vokasi sebagai langkah strategis untuk produktivitas dan daya saing, serta menjadikan kebudayaan menaungi pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya penguatan karakter bangsa," kata Mendikbud, Muhadjir Effendy.

Peningkatan akses pada layanan pendidikan ditempuh melalui beragam upaya, di antaranya melalui perbaikan dan penyediaan infrastruktur fisik ruang kelas dan gedung sekolah. Tercatat sampai dengan tahun 2015, Kemendikbud telah merehablitasi sekitar 13.403 ruang belajar, membangun 698 Unit Sekolah Baru (USB), dan 12.385 Ruang Kelas Baru (RKB). 

Sebagai perwujudan semangat nawacita ketiga untuk membangun dari pinggiran dan upaya mewujudkan pendidikan untuk semua, di tahun 2016 Kemendikbud membangun 114 Sekolah Garis Depan (SGD) di berbagai daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). 

Hal tersebut diperkuat dengan menugaskan 7.000 Guru Garis Depan (GGD) untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik, meningkat sepuluh kali lipat dari tahun sebelumnya sebanyak 797 guru.

Sejalan dengan upaya perbaikan infrastruktur fisik, melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pemerintah terus berupaya meningkatkan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebanyak lebih dari 17 juta anak dari keluarga miskin dan rentan miskin telah mendapatkan bantuan pendidikan agar dapat terus belajar melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.