20 Juta Warga Terancam tak Terima Jamkesmas

Herlini juga mengingatkan Pemerintah untuk segera membuat cadangan anggaran Jamkesmas guna mengantisipasi kasus-kasus penolakan orang miskin berobat ke rumah sakit yang mana jaminan kesehatannya sama sekali belum terdata. “Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan program Jamkesmas ini. Saya berharap masalah orang miskin dilarang sakit tidak terjadi di Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pendataan yang komperhensif guna menyongsong pelaksanaan BPJS Kesehatan, tanpa mewariskan permasalahan itu semua,” pungkasnya. (boy/jpnn)