200 KK Protes Pencabutan Subsidi Listrik
jpnn.com, PONTIANAK - Sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) di Kalimantan Barat memprotes kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik.
Mereka datang ke ke kantor-kantor desa, kelurahan dan kecamatan, mendesak agar pemerintah mengembalikan subsidi tarif listrik yang selama ini mereka terima.
"Mereka yang dicabut subsidinya boleh melakukan pelaporan di Posko pengaduan untuk mendapatkam subsidi. Sampai saat ini yang termonitor di ESDM sekitar 200-an," kata Manager Niaga PT PLN Wilayah Kalbar Iman Faskayana dikonfirmasi baru-baru ini.
Sembari pelaporan berjalan, saat ini pihak PLN juga tengah melakukan survei kepada 190 ribu pelanggan subsidi dengan daya 450 VA.
Survei ini bertujuan untuk mencocokkan data pelanggan subsidi PLN dengan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Sekarang 85 persen sudah selesai disurvei untuk Kalbar. Kalau untuk yang 900 VA sudah tahun lalu, sudah diverifikasi, makanya keluarlah angka 56 ribu yang berhak menerima subsidi dari target 60 ribu," ujarnya.
Terkait dengan pelaporan tersebut, PLN mengaku tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan subsidi masyarakat yang sebelumnya dicabut. Melainkan pemerintah melalui verifikasi atau pertimbangan TNP2K.
"Yang berhak mengembalikan daya pemerintah, ada proses TNP2K," pungkasnya.
Sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) di Kalimantan Barat memprotes kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik.
- YLKI: Diskon Listrik 50% Beri Manfaat untuk Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat
- Pemerintah Berikan Diskon Listrik 50 Persen, Momentum Perkuat Daya Beli Masyarakat
- PLN Memastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik pada April-Juni 2024
- Alhamdulillah, Ada Kabar Baik soal Tarif Listrik dan Harga BBM
- Mulyanto Sebut Subsidi Orang Miskin Lebih Perlu Ketimbang Pembelian Kendaraan Listrik
- Amin Ak Soroti Pencabutan Subsidi Tarif Kereta Listrik untuk Kelas Menengah