2009, KPK Soroti Biaya Perijinan

JAKARTA - Selain persoalan pengadaan barang dan jasa, pada 2009 ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan fokus untuk mengawasi sektor pelayanan publik. KPK menilai, pungutan-pungutan liar di instansi pemerintahan dalam proses pengeluaran perijinan merupakan problem yang sangat serius.

Seluruh instansi pelayan publik harus memberikan tenggat waktu yang jelas mengenai lamanya pengurusan perijinan. Biaya yang harus dikeluarkan masyarakat juga harus tercantum secara tegas di aturan yang melandasinya.

"Kita akan berupaya melakukan pembenahan sistem pelayanan publik, terutama yang menyangkut ijin-ijin. Ini salah satu fokus kita di tahun 2009," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Moh Yasin kepada JPNN di Jakarta, Kamis (8/1).

Hanya saja, saat ditanya bagaimana implementasi di lapangan agar program itu berjalan efektif, Yasin tidak bisa memberikan jawaban yang gamblang. "Kita hanya melakukan himbauan-himbauan saja," ujar Yasin.