2009, PU Habiskan Rp 343 Miliar
Penanganan Sungai di Wilayah Jabodetabek
Senin, 15 Februari 2010 – 16:57 WIB
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, menerangkan bahwa sepanjang tahun 2009 pihaknya harus menghabiskan dana sebanyak Rp 343 miliar, khusus untuk masalah penanganan sungai di wilayah Jabodetabek. "(Untuk) penanganan masalah sungai ini, dana yang sudah dikeluarkan di tahun 2009 sebanyak Rp 343 miliar. Dana tersebut di luar proyek Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT)," ujarnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin (15/2). "Tetapi untuk tahun 2010 ini, kita juga telah menganggarkan sekitar Rp 75 miliar untuk pekerjaan pintu air di wilayah Karet dan Manggarai, yang juga dilaksanakan pada tahun 2010," imbuhnya.
Lebih jauh, dalam masalah penanganan sungai tersebut, Djoko menyebutkan antara lain terdiri dari beberapa hal, di antaranya yakni masalah normalisasi sungai, pekerjaan pintu air dan pengerukan muara. "Untuk masalah normalisasi sungai, (itu) bisa dikatakan yang paling banyak menelan biaya, yakni sebesar Rp 288 miliar," terangnya, yang menambahkan di dalam proses normalisasi sungai tersebut pihaknya juga harus tetap melakukan pembebasan lahan atau tanah yang juga menggandeng Pemda setempat.
Baca Juga:
Sementara itu, mengenai pekerjaan pintu air, khususnya di wilayah Karet, Manggarai, Cideng-Setiabudi, Bendungan Pasar Baru, Bendungan Sewan dan Pekapuran sendiri, juga dikatakan telah menelan biaya sebesar Rp 55 miliar. Di mana dalam hal ini, kata Djoko pula, sekitar Rp 10 miliarnya disumbangkan dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, menerangkan bahwa sepanjang tahun 2009 pihaknya harus menghabiskan dana sebanyak Rp 343 miliar,
BERITA TERKAIT
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak