2011, Belanja Negara Rp 1,2 Triliun
Kamis, 20 Mei 2010 – 16:45 WIB
JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan pada tahun 2011 nanti belanja negara naik menjadi Rp1.204,9 triliun. Belanja negara ini rencananya akan dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp840,9 triliun (69,8 persen) dan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp364,1 triliun (30,2 persen).
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun anggaran 2011, Kamis (20/5) di DPR RI. Menurut Sri Mulyani, dalam rangka pencapaian berbagai sasaran pembangunan 2011 tersebut, postur APBN tahun 2011 disusun berdasarkan prinsip dasar optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara serta pelaksanaan efesiensi dan efektifitas dibidang belanja negara.
"Dari rencana belanja negara ini, pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.086,7 triliun atau meningkat 9,5 persen dari perkiraan pendapatan negara di tahun 2010. Dengan konfigurasi fiskal tersebut, maka defisit anggaran 2011, diproyeksikan sebesar Rp118,3 triliun atau 1,7 persen terhadap Product Domestik Bruto (PDB)," jelas Sri Mulyani.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan mengupayakan melalui utang domestik dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN) sebagai sumber pembiayaan terbesar melalui beberapa strategi, seperti penerapan front loading strategy, penerbitan SBN secara reguler, diversifikasi intrumen SBN, penerapan crisis management protocol dan pengelolaan resiko fiskal utang.
JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan pada tahun 2011 nanti belanja negara naik menjadi Rp1.204,9 triliun. Belanja negara ini rencananya akan
BERITA TERKAIT
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah