2011, Kemdiknas Terapkan Kurikulum Pendidikan Bencana

Selanjutnya, pada mata pelajaran IPS, difokuskan pada konteks kehidupan bersama saat terjadi bencana. Sehingga, kata M Nuh pula, siswa dapat mengembangkan rasa simpati dan empati. Kemudian pada mata pelajaran Kewarganegaraan, topik bahasan difokuskan pada hak dan kewajiban warga negara. "Dalam kehidupan berdemokrasi ini, maka kita sisipkan hubungan bermasyarakat saat bencana banjir," jelasnya.

Pembelajaran tentang bencana tersebut, papar M Nuh pula, terutama akan diprioritaskan di Bengkulu, Sumatera Barat, Jogjakarta, Jawa Tengah, Bali, Maluku, Papua, serta Nusa Tenggara Timur. "Adapun topik bencana yang dikenalkan meliputi gempa, tsunami, banjir, kekeringan, dan kebakaran," tandasnya.

Untuk diketahui, penerapan kurikulum pendidikan bencana itu sendiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 70a/SE/MPN/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah. Dalam surat edaran itu, Mendiknas mengimbau kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota, untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di sekolah melalui tiga hal. Yakni pertama, pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah. Kedua, pengintegrasian pengurangan resiko bencana (PRB) ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstrakurikuler, serta ketiga, membangun kemitraan dan jaringan antarpihak untuk mendukung pelaksanaan PRB di sekolah. (cha/jpnn)