2012, FKIP Untan Uji Sertifikasi 10 Ribu Guru

Salah satu masalahnya bukanlah kuota dari pemerintah pusat melainkan kapasitas penyelenggara sertifikasi (LPTK) di Kalbar yang terbatas (FKIP Untan).  Karena itu, saat ini pemerintah mulai menjajaki perguruan-perguruan tinggi swasta yang mampu untuk menyelenggarakan program sertifikasi.

Dengan demikian, ke depan, penyelenggara program sertifikasi tidak hanya Untan tetapi juga perguruan tinggi swasta yang layak sehingga proses sertifikasi diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat.

Sementara menurut Aswandi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi swasta sebelum dinyatakan layak melaksanakan program sertifikasi. Kualitas sumber daya manusia atau tenaga pengajarnya harus memadai. Apalagi, ke depan, program sertifikasi diselenggarakan berbasis pada program studi.

“Tetapi kalau ada perguruan tinggi swasta yang juga siap melaksanakan, itu bagus. Paling tidak, beban FKIP akan lebih ringan. Namun, itu tidak bisa dipaksakan,” katanya kemarin. Melihat kondisi yang ada sekarang, perguruan-perguruan tinggi swasta di Kalbar dinilai masih memiliki keterbatasan dari segi SDM. Bahkan, sejumlah tenaga pengajarnya juga diperbantukan dari FKIP Untan.