2014, Laporan Keuangan 262 Pemda Harus WTP

Contohnya, pada 2006, opini WTP hanya diraih 3 kabupaten/kota. Lalu 2007 naik jadi 4 kabupaten/kota. 2008 tambah lagi menjadi 13 kabupaten/kota. 2009 menjadi 15 kabupaten/kota. Dan 2010 bertambah menjadi 32 kabupaten/kota.

Gamawan menegaskan, capaian opini WTP sangat penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkan pemasukan serta pengeluaran. "Yang terpenting, akuntabilitas diharapkan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Gamawan mengakui, upaya mencapai opini WTP di tingkat kabupaten/kota memang menghadapi tantangan berat. Selain kelamahan akuntansi sektor publik seperti minimnya kapasitas SDM, ada pula kendala lemahnya sistem informasi, serta ketidakselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran. "Juga, belum optimalnya inspektorat sebagai auditor internal pemerintah," katanya.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo mengatakan, perbaikan pelaporan keuangan daerah akan membantu memenuhi tuntutan akuntabilitas dari publik. "Karena itu, pemerintah daerah harus punya sistem manajemen pengelolaan keuangan yang memadai," ujarnya. (owi)