2014, Listrik Sumber Daya Air Capai 60 Persen

Saat ini masih ada orang yang membayar hingga Rp 2 juta, tapi nanti tidak bisa lagi. ‘’PLN hanya siapkan meter dengan biaya 750 ribu,’’ katanya. Soal wacana untuk pemasangan dengan daya 450 digratiskan, menurut Dahlan, wacana itu sudah terlambat dan dianggap kurang mendidik. ‘’Tapi jika memang benar ingin membela orang miskin melalui TDL, saya usulkan listrik yang dipakai orang miskin digratiskan,’’ katanya.

Bupati Sumbawa H Jamaluddin Malik yang yang ikut dalam jumpa pers itu mengaku gembira. Sebab Sumbawa mewakili Indonesia timur telah dijadikan salah satu lokasi untuk pertemuan resmi membahas masalah listrik di Indonesia dengan menghadirkan seluruh direksi PLN. Hal lain yang juga membanggakan, Sumbawa akan memiliki brand sebagai daerah PLTMH. "Sebab nanti ketika semua orang di seluruh Indonesia ini berbicara mengenai PLTMH maka pasti akan mengaitkannya dengan Sumbawa. Karena itu, mengenai rencana PLN di Sumbawa ke depannya pemerintah tentu akan ikut ambil bagian dalam menyukseskan program yang akan dilaksanakan di Sumbawa. Tentu ini akan dibicarakan lebih lanjut. Saya yakin apa yang telah ditetapkan pada rapat intern PLN di Sumbawa ini akan terealisasi,’’ ungkapnya.

Dalam pertemuan kemarin, jajaran direksi PT PLN juga mengambil beberapa kebijakan mendasar. Salah satunya, diangkat kepala proyek untuk setiap proyek pembangkit 10 ribu MW. Sebelumnya kebijakan itu tidak pernah ada. Hal itu menyebabkan sering terjadinya keterlambatan khususnya pada pelaksanaan pembangunan proyek pembangkit 10 ribu MW tahap pertama. ‘’Dulu hanya ada tim proyek, tidak ada kepala proyeknya,” kata Dahlan. Menurutnya, sampai saat ini baru satu proyek yang sudah selesai, yakni di Banten.

Tidak hanya itu, proyek-proyek yang ditangani PLN (di luar proyek 10 ribu MW, Red), juga harus ada kepala proyek. Dahlan kemudian mencontohkan, dulu NTB masih satu atap dengan Kalimantan. Ke depan, kata dia, NTB akan berdiri sendiri. Itu untuk mempercepat proses dan pekerjaan agar lebih fokus karena berkantor langsung di daerah. ‘’Kantornya harus di NTB yakni di Mataram, tidak boleh lagi kantornya di Surabaya,’’ tegasnya. (bia/lil/sam/jpnn)