2014 Tidak Ada Pengangkatan Honorer
Kamis, 25 April 2013 – 08:45 WIB

2014 Tidak Ada Pengangkatan Honorer
JAKARTA - Pemerintah memastikan pengangkatan pegawai honorer beres tahun ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini sudah meloloskan 50.264 tenaga honorer kategori 1 (K1) menjadi CPNS. Tenaga honorer yang diloloskan menjadi CPNS itu tersebar di 33 instansi pusat 17.073 orang dan 423 instansi daerah atau pemda 33.191 orang.
"Pengangkatan honorer menjadi CPNS ini hanya dapat dilakukan tahun ini. Untuk 2014 belum ada keputusan lebih lanjut," tutur Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Naftalina Sipayung kemarin.
Sejauh ini, pekerjaan Kemen PAN-RB terkonsentrasi penuh untuk urusan pengangkatan tenaga honorer. Sedangkan evaluasi terhadap program reformasi birokrasi belum berjalan optimal. Karena itu, Kemen PAN-RB meminta seluruh instansi pusat atau daerah tidak melakukan pengangkatan tenaga honorer lagi. Sebab, jika upaya itu terus dilakukan, tenaga honorer kembali minta diangkat menjadi CPNS.
Asdep Perencanaan Pegawai Nurhayati menambahkan saat ini Kemen PAN-RB masih memiliki tugas menuntaskan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2). Saat ini jumlah honorer K2 mencapai 600 ribu orang. "Tetapi jumlah itu bukan angka pasti," katanya. Jumlah itu terus bergerak menunggu hasil uji publik dan luncuran dari tenaga honorer K1.
JAKARTA - Pemerintah memastikan pengangkatan pegawai honorer beres tahun ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini sudah meloloskan 50.264 tenaga
BERITA TERKAIT
- Hari Kedua Tes PPPK Tahap 2, Jangan Sepelekan Peringatan Profesor Hukum
- BAZNAS dan Ulama Palestina Perkuat Kerja Sama untuk Palestina
- InJourney Hadirkan Tarian Nusantara di TMII, Diikuti 500 Anak Dari Sabang Sampai Merauke
- Minta Eksepsi Aipda Robig Zaenudin Ditolak, JPU Tegaskan Dakwaan Sudah Sah dan Cermat
- KPK Periksa Komisaris PT Inti Alasindo Energy Terkait Kasus Korupsi PGN
- Eks Staf Ahli Pertanyakan Proses Laporan Dugaan Suap Pimpinan DPD RI ke KPK