2015, Naik Mobil Murah Justru Boros

jpnn.com - SURABAYA - Insentif mobil murah ramah lingkungan (LCGC) mulai menuai reaksi dari kota-kota besar di Indonesia. Utamanya, bagi kota-kota yang jalan-jalannya sudah mengalami kemacetan. Pemkot Surabaya menilai program tersebut tak sejalan dengan program yang tengah dirintis di kota ini, yakni pembangunan proyek angkutan masal cepat (AMC) monorel dan trem.

Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Sonhaji mengungkapkan pihaknya memang tak bisa melarang warga Surabaya untuk membeli mobil murah tersebut. "Tapi begitu angkutan masal cepat di Surabaya berlaku, maka pemakai mobil itu akan kami batasi. Menjadi tak nyaman lagi menggunakan mobil termasuk yang itu (mobil murah). Selain ribet juga sudah pasti ongkosnya mahal," kata Agus, kemarin.
    
Sesuai rencana proyek angkutan masal cepat tersebut akan dimulai 2014. Tahun depan itu, pemkot akan fokus menggarap konstruksi angkutan massal cepat. Selanjutanya, 2015, AMC benar-benar beroperasi.
       
Nah, saat ini, pemkot masih menempuh tahapan pre market sounding. Pemkot berusaha menjajaki investor mana saja yang mau menggarap proyek tersebut. Di antaranya dengan mengirim surat penawaran ke kedutaan-kedutaan negara maju.     
      
Agus mengatakan bila angkutan masal cepat nanti diterapkan, pihaknya segera menerapkan rekayasa jalan untuk pembatasan mobil. Di antaranya pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP), seperti jalan-jalan protokol di kota-kota besar negara maju.
    
Nantinya, pengendara mobil yang melintas di jalan-jalan protokol, termasuk mereka yang melewati jalan-jalan yang di rute-rute angkutan massal cepat harus sering-sering merogoh kantong untuk membayar. "Jadi sedikit-sedikit mereka harus bayar. Rasanya pengendara mobil juga tak nyaman juga," ujarnya.
    
Hal lain, bila angkutan masal cepat beroperasi, pemkot akan membatasi  parkir di tepi jalan umum. Kondisi itu pun mengakibatkan pengendara mobil akan kesulitan berhenti. Bahkan, bisa jadi retribusi parkir juga sangat mahal di Surabaya. "Intinya ke depan ada proses pembatasan. Boleh saja naik mobil, tapi resiko harus ditanggung warga sendiri," katanya.
    
Alumnus ITS itu menyorot wacana yang dilakukan pemerintah pusat untuk membatasi populasi mobil murah di kota-kota yang mengalami kemacetan juga bukan hal mudah. "Itu saya kira juga cukup sulit. Siapa yang mau memastikan jumlah itu. Tak ada jaminan, kalau jumlahnya tak akan meledak," terangnya.
    
Terpisah, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyu Drajat menuturkan hampir tingkat layanan jalanan di Surabaya kini sudah cukup jenuh. Itu bisa dilihat dari perbandingan volume per kapasitas jalan yang mendekati angka 1.
      
Ini terjadi karena pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi. Pertumbuhan mobil di Surabaya mencapai 15 per tahun. Dengan kebijakan mobil murah, maka pertumbuhan mobil bisa terdongkrak dengan cepat. " Yang terjadi V/C ratio cepat mencapai angka 1. Prinsipnya bila mencapai angka 1 maka yang terjadi macet total," ungkap Irvan. (git)