2015, Targetkan Tiga RUU tentang Reformasi Birokrasi Kelar

jpnn.com - JAKARTA--Tiga Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi bakal dituntaskan tahun depan. Meski nantinya sebagian anggota DPR merupakan wajah baru hasil pileg 2014, pemerintah optimis tiga RUU tersebut akan masuk dalam skala prioritas.
"Ada beberapa regulasi yang harus dikebut tahun depan. Yaitu RUU Sistim Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), RUU Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem)," tutur Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Tasdik Kinanto di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (11/6).
Ketiga RUU tersebut merupakan regulasi dalam upaya percepatan reformasi birokrasi. Sebut saja RUU SPIP untuk menciptakan zona bebas korupsi, RUU Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memperkuat UU Pemda, dan RUU Adpem untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Untuk penguatan reformasi birokrasi di pusat hingga daerah, butuh regulasi. Tiga RUU terutama SPIP dan Adpem sebenarnya sudah lama disusun, namun hingga saat ini belum masuk pembahasan DPR. Kami berharap tahun depan, tiga RUU tersebut dapat diundangkan," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Tiga Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi bakal dituntaskan tahun depan. Meski nantinya sebagian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD