2016, Pemerintah Bangun 700 Ribu Rumah Murah

jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menargetkan pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan lebih banyak dibandingkan rumah untuk non MBR. Untuk itu, pihak Kementerian PUPR akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pengembang, perbankan serta masyarakat luas agar target pembangunan sebanyak satu juta unit bisa tercapai tahun ini.

“Tahun ini program sejuta rumah masih menargetkan pembangunan satu juta unit rumah. Adapun target pembangunan rumah untuk MBR nantinya akan lebih besar yakni 700 ribu unit rumah, sedangkan non MBR hanya 300 ribu unit rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di Jakarta, Selasa (1/3).

Menurut Syarif, hingga saat ini Kementerian PUPR terus berusaha agar program sejuta rumah berjalan baik di daerah-daerah. Selain itu, kerja sama dengan pihak perbankan dan pengembang terus ditingkatkan mengingat pemerintah tidak akan mampu membangun seluruh rumah untuk masyarakat karena keterbatasan anggaran.

Lebih lanjut, Syarif menerangkan, berdasarkan sasaran Program Sejuta Rumah tahun 2016 nantinya lebih banyak daripada rumah non MBR. Pembangunan rumah untuk MBR yang akan dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian PUPR sesuai APBN hanya sebanyak 113.422 unit dan rumah MBR yang dibiayai non APBN adalah 586.578 unit. Sedangkan sisanya yakni rumah non MBR 300 ribu unit diserahkan kepada pengembang dan masyarakat melalui pembangunan rumah komersial dan umum.

Dari 113.422 unit rumah MBR yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR adalah pembangunan Rusunawa 12.072 unit, program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah melalui peningkatan kualitas rumah 94 ribu unit. Juga embangunan rumah baru MBR sebanyak 1.000 unit dan pembangunan rumah khusus sebanyak 6.350 unit.

“Adapun pembangunan rumah MBR yang melalui non APBN adalah lewat penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan non FLPP,” katanya.(esy/jpnn)