2017,KKP Prioritaskan Program Pemerataan Kesejahteraan

jpnn.com - jpnn.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu program prioritas tahun ini.
Keputusan ini didasarkan pada evaluasi kinerja KKP 2016.
“Kami akan berupaya mengefektifkan belanja pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami perlu siapkan dengan maksimal pelaksanaan program 2017 ini,” ujar Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Jakarta.
Susi mengatakan, ada ketidakadilan kesempatan ekonomi saat ini. Karena itu kebijakan yang afirmatif harus diambil untuk membuka akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin dan yang termarjinalkan.
Susi juga menyebutkan, pemerintah harus mengurangi defisit belanja negara. Karena itu, KKP akan berusaha tepat sasaran dalam membelanjakan program pemerintah.
KKP menargetkan, peningkatan kemampuan semua pelaku industri perikanan di Indonesia, baik lokal dan nasional, khususnya pelaku perikanan skala kecil dan menengah (UMKM).
“Tidak boleh ada lagi perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar, namun nelayan kecil atau haji-haji pemilik kapal dipersulit. Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan bantuan KKP diprioritaskan untuk nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang betul-betul membutuhkan,” ungkap Susi.(chi/jpnn)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu program prioritas tahun ini.
Redaktur & Reporter : Yessy
- KKP Turunkan Tim Selidiki Kematian 100 Ton Ikan di Waduk Jatiluhur
- DKP Banten Menyokong Data Pagar Laut yang Diusut Bareskrim
- Ini Kata Laksamana Muhammad Ali soal Pembongkaran Pagar Laut
- Mbak Titiek Sentil KKP soal Dalang Pagar Laut, Begini Kalimatnya
- Rapat di DPR, Menteri Trenggono Tak Ungkap Penanggung Jawab Pemasang Pagar Laut
- Pagar Laut Masih Misterius, Sepertinya DPR Butuh Pansus