2019, Pemerintah Targetkan 800.000 KPM Tergraduasi

jpnn.com, BOYOLALI - Pemerintah menargetkan 8 persen dari total Keluarga Penerima Manfaat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tergraduasi pada tahun 2019. Dari total jumlah peserta sebanyak 10 juta Keluarga, ditargetkan 800 ribu keluarga akan tergraduasi.

“Untuk graduasi tentu dengan program-program komplementer, seperti KUBE (kelompok usaha bersama) dan sebagainya. Nah itu yang akan kami tingkatkan," ujar Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita di acara penyaluran bantuan sosial non tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di asrama haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali Jumat (1/2).

Agus Gumiwang menjelaskan, ada 600 ribu peserta PKH di seluruh Indonesia yang graduasi. Peningkatan jumlah graduasi mandiri peserta PKH itu seiring dengan tekad pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 9,5 persen.

Untuk itu, Kementerian Sosial meningkatkan pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau Familly Development Session (FDS).

"Kegiatan dilakukan secara masif oleh para pendamping PKH ke setiap KPM. Pendamping mengarahkan KPM agar memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan produktif di antaranya meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pembelian pangan yang mendukung pada peningkatan Gizi. Meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. mengarahkan para penerima manfaat PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan PKH," ujar Agus.

Agus mengatakan bahwa jumlah KPM yang telah sejahtera atau graduasi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 2,3 persen dari total 6 juta peserta graduasi. Pada tahun 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 persen graduasi dari 10 juta KPM. Sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 800.000 atau 8 persen graduasi dari 10 juta KPM.

“Target peningkatan jumlah KPM yang tergraduasi sangat realistis mengingat indeks bantuan dan FDS yang juga ditingkatkan," tambah Mensos.

Menurut Agus, sistem penyaluran PKH tahun ini juga diubah dari yang sebelumnya flat menjadi non flat. Di tahun 2019 ini, dilihat komponen beban di keluarga penerima manfaat. "Komponen itu kami sesuaikan demi keadilan, karena yang kami lihat sekarang adalah beban per keluarganya, sehingga sistem penyalurannya harus kita sesuaikan," kata Agus.